Risma Dukung Menteri PPPA

Program pemberdayaan wanita Pemkot Surabaya akan diadopsi oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan memberi dukungan penuh.

"Sebenarnya kemungkinan yang didorong itu ialah bagaimana mengubah pendekatan. Jika saya contohnya dibawa Ibu Menteri PPPA ke beberapa daerah, yang butuh didorong untuk dapat naik saya siap," kata Risma pada wartawan di dalam rumah dinas wali kota, Jalan Enak Malam, Senin (9/12/2019).

Baca Juga : Pengertian Paragraf

Risma memberikan tambahan, waktu jadi pembicara di luar negeri dengan bawa topik urban farming, beberapa orang yang hadir untuk dengarkan keterangan darinya. Menurut Risma banyak diberi pertanyaan masalah program pemberdayaan wanita di Kota Surabaya.

"Sebab saya jika presentasi di luar negeri, itu banyak yang ingin belajar. Contohnya apa sich itu urban farming. Tiap saya usai bicara, mereka pada hadir apakah itu urban farming. Selanjutnya bagaimana itu usaha mendayakan wanita. Berarti, jika itu didorong terus begitu, mereka ada pula yang mengambil. Jadi saya siap," jelas Risma.

Program Pahlawan Ekonomi yang digerakkan Pemkot Surabaya telah berjalan semenjak 2010. Program itu bermula dari inspirasi Risma yang ingin beberapa istri dapat menolong perekonomian suami dalam rumah tangga.

Sukses di Program Pahlawan Ekonomi, Risma selanjutnya meneruskan dengan program Pejuang Muda. Dalam program itu memberi training teratur tiap akhir minggu, supaya beberapa pemuda dapat mandiri dengan produk yang digagasnya.

Baca Juga : Paragraf Adalah

Tidak itu saja, Risma mempunyai program untuk selamatkan beberapa anak jalanan. Mereka disatukan di Kampung Anak Negeri yang ada di Lokasi Wonorejo, Rungkut. Mereka dididik serta dilatih supaya mempunyai ketrampilan berdasar potensi semasing sampai dapat mandiri. Serta hasil produk binaan Kampung Anak Negeri telah rasio nasional.

"Jadi saya fikir, jika semua wilayah itu dapat terkondisikan, baik untuk pemberdayaan wanita atau perlindungan anak, untuk penuhi hak-hak anak, saya fikir satu waktu kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Bangsa yang benar-benar kuat. Sebab selanjutnya kita punyai ekonomi yang kuat, beberapa anak yang kuat yang dapat melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan kita," pungkas Risma.

Bursa Caketum Tak Rusak Hubungan Keluarga Zulhas-Amien Rais

Ketua DPP PAN Yandri Susanto yakini pertempuran penentuan Ketua Biasa PAN periode 2020-2025 tidak akan mengakibatkan kerusakan jalinan keluarga Amien Rais dengan Zulkifli Hasan (Zulhas). Yandri menyarankan seluruh pihak melihat positif kontestasi penentuan Ketua umum PAN.

"Pertempuran internal PAN tidak akan rusak persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, tidak rusak itu. Serta begitu jauh jika ingin dikaitkan-kaitkan pecah-memecah, ribut antarkeluarga, tidak sejauh itu," kata Yandri di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Meski begitu, Yandri menyebutkan Amien memang mempunyai dampak yang besar di PAN. Ia menghargai bekas Ketua MPR itu jadi pendiri PAN.

Baca Juga : Pengetrian Transaksi

"Pak Amien pendiri, bagaimana ingin ngilangin (pengaruhnya)? Tidak kemungkinan itu, mencari kerjaan saja, tidak mungkinlah," ucapnya.

"Pak Amien harus kita hormati harus, kita hargai, sebab beliau pendiri, telah antarkami semua semacam ini. Tidak mungkinlah di hilangkan, darimanakah?" tambah Yandri.

Amien didapati sempat mengkritik beberapa kader PAN di rapat kerja nasional yang berteriak 'Zulhas dua periode'. Hal tersebut, menurut Yandri, adalah hak Amien. Ketua Komisi VIII DPR RI itu minta tidak ada faksi yang membenturkan Amien dengan kader-kader PAN simpatisan Zulhas.

"Ya itu hak Pak Amien-lah ya, punyai sikap semacam itu. Satu kali lagi, menurut saya, jangan dibenturkan restu-tidak restu, dampak siapa dampak. Di PAN tuch biasa. Lima tahun sekali kontestasi internal itu biasa. Sebab tetap yang proses internal itu dilewati dengan selamat. Berarti meskipun kongres sepanas apapun, lalu sesudah kongres akan guyub," tutur Yandri.

Baca Juga : Transaksi Adalah

Awalnya, anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, yakini akan memperhitungkan dengan masak sebelum mencalonkan diri jadi caketum. Ia yakini satu diantara pertimbangannya ialah jalinan keluarga Zulhas dengan Amien Rais.

"Masalah apa Bang Zul akan maju ataukah tidak, itu seutuhnya hak Bang Zul mempertimbangkannya. Saya meyakini bang Zul akan lihat semua unsur dengan arif, dari mulai jalinan kekeluargaannya dengan Pak Amien, adat kepemimpinan PAN, sampai riwayat apa yang akan diberikannya pada PAN atau riwayat politik serta kepemimpinan di Indonesia," tutur Dradjad pada wartawan, Senin (9/12).

Viral Surat Tarik Materi Ujian Khilafah di Madrasah

Photo surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) tentang penarikan atau pergantian materi khilafah serta jihad di cakupan madrasah tersebar di sosial media. Surat itu dikeluarkan oleh Direktorat Kurikulum, Fasilitas, Kelembagaan, serta Kesiswaan (KSKK) Madrasah.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, menerangkan, Kemenag cuma mengubah edukasi khilafah serta jihad dari analisis fikih jadi analisis riwayat.

Baca Juga : Pengertian Cerpen

"Jadi ini, pertama, khilafah dan jihad itu tidak dihapus benar-benar dalam mata pelajaran kita, cuma dipindahkan tempatnya dari pelajaran fikih jadi pelajaran riwayat. Jadi bukti jika pernah ada khilafah dalam riwayat peradaban Islam itu tidak dapat tertutupi itu bukti terdapatnya, pernah ada pada riwayat peradaban Islam," kata Kamaruddin Amin di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Kamarudin juga memvisualisasikan bentuk edukasi khilafah dalam analisis riwayat. Ia memberikan contoh hal itu berlangsung pada masa keemasan Turki Usmani.

"Dari mulai khulafaurrasyidun, sampai jatuhnya Turki Usmani pada tahun 1924, itu tetap dikatakan. Tapi akan diberi sudut pandang yang lebih produktif serta lebih kontekstual," sambungnya.

Ia memperjelas pemaknaan khilafah jadi skema kenegaraan tidak pas dengan keadaan di Indonesia sekarang. Kamaruddin menjelaskan beberapa negara Islam di dunia juga tidak mengaplikasikan khilafah jadi skema kenegaraannya.

"Kelak dikatakan jika khilafah itu tidak pas untuk kerangka Indonesia, bangsa dan negara yang telah mempunyai konstitusi serta saat ini di dunia ini telah tidak lagi ada negara Islam yang mengaplikasikan khilafah. Negara Islam itu ada yang republik, ada yang kerajaan, ada yang sekuler, ya seperti Turki," jelas Kamarudin.

Ia juga memperjelas jika analisis khilafah serta jihad tidak dihapus, tetapi cuma dirubah bagian kajiannya saja. "Itu tidak dihapus, cuma dihapus dalam pelajaran fikih jadi riwayat. Jadi sejarahnya saja, serta perspektifnya semakin lebih produktif serta kontekstual," tegasnya.

Kamarudin juga menerangkan detil tentang pergantian analisis edukasi berkaitan jihad. Menurut dia, hal itu semakin lebih memperjelas jika yang disebutkan jihad tidak selalu masalah perang, tetapi dapat dimaknai dengan tuntut pengetahuan.

"Jihad sama. Jihad itu tidak dalam materi fikih, perspektifnya yang akan dirubah. Jadi jihad itu suatu hal yang tidak harus berperang, tidak harus fisik, berjihad belajar itu jihad. Jadi perspektifnya yang akan dirubah," kata Kamarudin.

Baca Juga : Cerpen Adalah

Ia mengaku jika khilafah serta jihad memang di ajarkan di cakupan madrasah serta sekolah biasa. Kamarudin mengutamakan ini diinginkan bisa membuat edukasi mengenai khilafah serta jihad jadi lebih kontekstual.

"Jika sampai kini di madrasah memang benar ada khilafah serta jihad di buku fikih dipindahkan ke riwayat. Jika di buku PAI itu disinggung-singgung saja tidak jadi bahasan tematik yang detil. Jadi sama, cuma sejarahnya yang diutarakan serta itu barusan perspektifnya dikasih lebih produktif, lebih kontekstual," tuturnya.

Karpet Merah untuk Mantan Koruptor Jadi Kepala Daerah

KPU keluarkan PKPU Nomor 18/2019 yang mengendalikan mengenai penyalonan dalam Pemilihan kepala daerah 2020. Dalam ketentuan itu, KPU seakan memberikan karpet merah ke beberapa koruptor untuk maju di Pemilihan kepala daerah 2020 sebab tidak ada larangannya.

Dalam Klausal 4 masalah kriteria calon kepala wilayah, tidak ada larangan buat bekas terpidana korupsi. Isi Klausal 4 ayat H itu masih sama juga dengan ketentuan awalnya yaitu PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang cuma mengendalikan larangan buat dua bekas terpidana.

Baca Juga : Komunikasi Verbal

"Bukan Bekas Terpidana bandar narkoba serta bukan Bekas Terpidana kejahatan seksual pada anak," demikian bunyi klausal 4 ayat h itu.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menjelaskan faksinya sekarang fokus pada tingkatan pemilihan kepala daerah yang sudah berjalan. Menurut dia, jika ketentuan larangan bekas koruptor kelamaan diperdebatkan, maka mengganggu tingkatan.

"Kita pokoknya konsentrasi pada tingkatan saja, jika ini begitu jadi dipermasalahkan dan lain-lain ini kan dapat mengganggu tingkatan penyalonan," tutur Evi waktu dihubungi detikcom, Jumat (6/12/2019).

Evi menerangkan, ada banyak ketentuan buat calon perorangan yang beralih hingga PKPU diwajibkan untuk cepat disahkan serta peserta pemilu bisa tahu kriteria yang diberi.

"Jadi hingga kita yang sangat penting, bagaimana ketentuan KPU penyalonan ini cepat dapat keluar serta jadi dasar buat tingkatan penyalonan pilkada 2020," kata Evi.

Baca Juga : Komunikasi Non Verbal

KPK juga mulai bicara masalah PKPU ini. Menurut KPK, pemilih harus kembali diingatkan masalah utamanya reputasi tiap orang yang akan diambil.

"Jika diberi pertanyaan bagaimana yang disebut politik pintar memiliki integritas, itu ialah beberapa orang yang trek record-nya jelas, trek record jelas saja kelak orang itu berlangsung suatu hal, ditambah lagi tidak jelas," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK.

Saut memandang reputasi calon kepala wilayah semestinya memang tercantum. Diluar itu, ia menyorot masalah rekrutmen serta kaderisasi partai untuk mencegah korupsi.

"Trek record itu pasti suatu hal yang baik dong yang perlu tercantum, tetapi itu undang-undang, kami tidak masuk disana. Tetapi jika diberi pertanyaan rumor mencegah, itu yang disebutkan skema kredibilitas parpol anda harus jelas, rekrutmen seperti bagaimana, kaderisasi bagaimana," katanya.

Adanya PKPU ini berarti menguatkan jalan beberapa bekas koruptor untuk maju di Pemilihan kepala daerah 2020. Di Kendal, Bekas Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko turut mendaftarkan penjaringan akan calon Bupati Kendal melalui DPD PDIP Jateng.

Murdoko sendiri didapati pernah diberi hukuman penjara sebab masalah korupsi APBD Kabupaten Kendal pada 2004. Dalam masalah itu dia divonis 2,5 tahun penjara. Tetapi Murdoko menerangkan, dianya bukan korupsi tetapi korban politik.

Baca Juga : Pengetrian Komunikasi Verbal

"Bukan korupsi, tetapi korban politik. Jika korupsi dimana kerjaannya lakukan kekeliruan serta ada kerugian negara. Dimana dapat salah? Saya bukan petinggi di Kendal," jelas Murdoko.

Diluar itu, menurut dia warga Kendal telah kangen pemimpin dari PDIP. Murdoko juga optimistis dengan pendaftarannya itu.

"Saya optimis sebab kepemimpinan kader PDIP jadi Bupati Kendal benar-benar sangat bagus, rakyat merindukan kepemimpinan dari kader PDIP," katanya.

Kader PAN Hanya Kejar Dunia Itu Namanya Politisi Sontoloyo

Ketua Dewan Kehormatan Partai Mandat Nasional (PAN) Amien Rais memberi pengarahan pada Workshop Nasional Anggota DPRD PAN. Amien menjelaskan politikus yang cuma memburu dunia ialah politikus sontoloyo.

Amien awalannya menjelaskan masalah demokrasi di Indonesia. Menurut Amien, bangsa ini bukan sekedar membutuhkan demokrasi, tetapi harus di dukung oleh kepribadian.

"Saudara-saudaraku, bangsa yang membutuhkan demokrasi tapi moralnya rusak ditambah lagi agama dimusuhi itu umumnya ujung-ujungya satu keruntuhan," kata Amien waktu memberi pengarahan di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Baca Juga : Administrasi Perkantoran

Amien menjelaskan banyak profesor mengemukakan imperium Romawi hancur hanya karena cari kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan tanpa ada kepribadian bisa mendatangkan keruntuhan.

"Jadi banyak profesor botak di Amerika itu yang dapat cari kesamaan hancurnya imperium Romawi dengan the fall of American empire saat ini, dan juga Chinese empire, justru semua empire itu mengikuti cuma cari kekuasaan tanpa ada dimensi kepribadian, tanpa ada dimensi rohani karena itu manusianya jadi bejat yang dikejar cuma dunia, dunia, dunia, dunia," katanya.

Amien selanjutnya menyambung perkataan Kerua Biasa PAN, Zuklifli Hasan masalah politikus yang cuma memburu dunia. Ia menyebutkan memburu dunia serta menumpuk kekayaan bisa memunculkan distorsi.

"Nah karenanya saudara sekaligus barusan ada keyword dari Pak Zul (Zulkifli Hasan) itu, jika kita cuma mengajar dunia dalam politik, menumpuk-menumpuk kekayaan contohnya atau keduniaan kita alami disorientasi," katanya.

Amien meminta pada kadernya agar bukan sekedar memburu dunia. Menurut Amien, kader yang cuma memburu dunia ialah politikus suntoloyo.

Baca Juga : Pengertian Administrasi Perkantoran

"Jadi jika ada politikus PAN jadi anggota DPRD, Bupati, Sekda, Gubernur, DPR RI, menteri siapa tahu kemungkinan Presiden satu saat tapi kok cuma mengejar-ngejar duniawi itu namanya politikus sontoloyo," katanya.

Amien mencuplik opini dari tokoh kemanusiaan asal India, Mahatma Gandhi. Amien menyebutkan Gandhi memiliki pendapat jika manusia itu lakukan apa yang mereka pikirkan.

"Saudara sekaligus, coba satu orang Gandhi saja pernah menjelaskan jika a man is about a product of his talk, what he thinks he become. Jadi manusia itu produksi dari pikirannya, apa yang dipikir cuma dunia ya itu jadilah ia dunia," papar Amien.

"Selanjutnya sebenarnya Gandhi ini apabila masuk Islam semakin bagus . Sebab banyak pikirannya itu yang cukup mirip-mirip. Contohnya Sayidina Abu Thalib menjelaskan 'Kemiskinan itu jika jadi manusia tentu saya bunuh' Gandhi menjelaskan 'Kemiskinan itu ialah bentuk yang paling kejam dari kekerasan' dan lain-lain," paparnya

Baca Juga : Administrasi Perkantoran Adalah

Diluar itu, Amien memberi pesan supaya mengamalkan teori berpikir global tetapi melakukan tindakan lokal. Berarti, perjuangan itu harus sesuai dengan tempat serta wilayah semasing.

"Tetapi thing globally act locally itu suatu hal yang perlu, sebab jika tidak kita tidak paham apa yang berlangsung di global ini kita jadi seperti ketek ditulup, ini bahasanya Bapak Daryanto, orang Jawa soalnya. Jadi ketek ditulup itu monyet yang terkena tulup itu loh ya, di kanan kita tidak tahu apa-apa begitu, ditulup begitu , jadi membuat malu," ujarnya.